Pages Menu
Categories Menu

Dipublikasikan pada 24 July 2013 di IZIN Bangunan | 0 comments

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

DASAR HUKUM

  1. Perda Nomor 12 Tahun 1978 tentang Garis Sempadan
  2. Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan
  3. Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi
  4. Perda Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Garis Sempadan Jalan Nasional dan Provinsi
  5. Keputusan Bupati No 90/SK.KDH/2003 tentang penandatangan perizinan
  6. Keputusan Bupati Nomor 07a/Kep.KDH/A/2004 tentang pemberian sangsi administrasi bagi pelanggaran IMB
  7. Keputusan Bupati Nomor 5/Kep.KDH/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  8. Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
  9. Perda Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
  11. Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 2011-2031

 

PERSYARATAN

A. Dokumen administrasi, meliputi:

  • Permohonan Pengesahan RTB/SKTBL dibuat rangkap 3 (tiga), meliputi:

a)      Fotokopi KTP pemohon, pemilik bangunan dan/atau pengelola bangunan;

b)      Surat kuasa pengurusan dan fotokopi KTP yang diberi Kuasa, apabila dikuasakan;

c)       Fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;

d)      Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

e)      Fotokopi surat kerelaan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan kepemilikan bangunan jika pemilik bangunan bukan pemilik tanah;

fotokopi SPPT PBB tahun terakhir;

f)       Fotokopi izin lokasi/izin pemanfaatan tanah/izin perubahan penggunaan tanah/izin konsolidasi tanah/izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, jika dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;

g)      Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

h)      Fotokopi sertifikasi penyedia jasa perencana dan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) bagi perorangan, serta fotokopi dokumen kontrak dan kualifikasi bagi penyedia jasa berbadan hukum, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus;

i)        Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan;

j)        Khusus untuk RTB perumahan, dilengkapi perjanjian notariil penyerahan sarana prasarana perumahan kepada pemerintah daerah;

k)      Khusus untuk bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai, saluran irigasi, jalur kereta api, sumber mata air, cagar budaya, dan bangunan yang memiliki ketinggian diatas 20 m (dua puluh meter) wajib memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang.

  • Permohonan IMB dibuat rangkap 3 (tiga) meliputi:

a)      Fotokopi KTP pemohon, pemilik bangunan dan/atau pengelola bangunan;

b)      Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi Kuasa, apabila dikuasakan;

c)       Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil;

d)      Bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk  perjanjian tertulis bermaterai cukup;

e)      Surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemilik bangunan bila dikerjakan sendiri, atau oleh perencana dan pelaksana bila dikerjakan orang lain;

f)       Data penyedia jasa (Pelaksanaan, Pengawasan) beserta foto copy sertifikasi dan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) bagi perorangan, serta foto copy dokumen kontrak dan kualifikasi bagi penyedia jasa berbadan hukum, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus.

B. Dokumen Rencana Teknis, meliputi:

  • Permohonan Pengesahan RTB/SKTBL dibuat rangkap 3 (tiga), meliputi:

a)      Gambar rencana tata letak bangunan di atas kertas minimal A3 dilengkapi dengan tabel, data dan ber-kop sesuai format pengesahan RTB/SKTBL;

b)      Gambar pra rencana bangunan yang meliputi:

1)      Gambar denah bangunan dengan skala maksimal 1:500, mempertimbangkan luasan bangunan, jika gambar tersebut tidak sesuai dengan luasan dalam bukti hak atas tanah maka pihak Pemerintah Daerah berhak untuk menyesuaikan;

2)      Gambar tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang dengan skala maksimal 1:500, mempertimbangkan luasan bangunan;

3)      Gambar rencana instalasi  sanitasi air bersih, air kotor dan air pengelolaan air hujan dengan skala maksimal 1:500, mempertimbangkan luasan bangunan;

4)      Gambar rencana aksessibilitas bangunan, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus;

5)      Gambar rencana sistem pencegahan kebakaran, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus;

6)      Gambar rencana penebangan pohon, jika diperlukan;

7)      Gambar rencana penutupan drainase, jika diperlukan;

8)      Gambar rencana pembuangan air limbah, jika diperlukan;

9)      Gambar rencana pemasangan reklame/signage, jika diperlukan;

10)   Bangunan gedung yang berfungsi untuk kepentingan umum dan mempunyai kompleksitas tinggi dilakukan dengan pertimbangan teknis profesional oleh TABG dan dengar pendapat publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Permohonan IMB dibuat rangkap 3 (tiga), meliputi:

a)      Gambar kerja dengan kop sesuai format gambar IMB yang terdiri atas:

1)      Gambar situasi dengan skala maksimal 1:500;

2)      Gambar denah bangunan dengan skala maksimal 1:500;

3)      Gambar tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang dengan skala maksimal 1:500;

4)      Gambar potongan memanjang dan melintang bangunan dengan skala maksimal 1:500;

5)      Rencana pondasi dengan skala maksimal 1:500;

6)      Untuk bangunan bertingkat 3 (tiga) atau lebih harus melampirkan hasil penyelidikan tanah dari laboratotrium yang disahkan oleh pejabat dan atau instansi yang berwenang;

7)      Rencana atap dengan skala maksimal 1:500, apabila menggunakan rangka atap baja/baja ringan harus melampirkan perhitungan konstruksi yang ditandatangani penanggung jawab konstruksi;

8)      Rencana instalasi utilitas/mekanikal-elektrikal (MEE) dengan skala maksimal 1:500;

9)      Rencana instalasi sanitasi air bersih dan air kotor dengan skala maksimal 1:500;

10)   Gambar kerja detail accessibility, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus;

11)   Gambar rencana sistem pencegahan kebakaran, khusus bangunan kepentingan umum dengan kompleksitas tidak sederhana atau khusus.

b)      Perhitungan konstruksi dan gambar rencana struktur beton bertulang disertai gambar detail penulangan yang meliputi rencana pondasi, sloof, kolom, balok, plat lantai, tangga serta balok atap dan plat atap jika ada, ditanda tangani penanggung jawab konstruksi, untuk bangunan bertingkat 2 (dua) atau lebih;

c)       Perhitungan konstruksi dan gambar rencana struktur baja disertai gambar detail sambungan, ditanda tangani penanggung jawab konstruksi, untuk bangunan bertingkat 2 (dua) atau lebih;

d)      Perhitungan konstruksi dan gambar detail konstruksi reklame yang ditandatangani penanggung jawab konstruksi wajib dimiliki:

1)      Reklame dengan ukuran luas bidang diatas 48 m2(empat puluh delapan meter persegi) kecuali videotron/megatron; dan

2)      Videotron/megatron ukuran luas bidang diatas 20 m2 (dua puluh meter persegi).

3)      Bando jalan.

e)      Rencana anggaran pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen kontrak, jika pelaksanaan pekerjaan diborongkan;

f)       Dokumen laporan perencanaan  yang meliputi antara lain perencanaan  kawasan (kapasitas, dimensi,spesifikasi), rencana pelaksanaan pembangunan apabila dilaksanakan bertahap.

Persyaratan administrasi dan teknis permohonan SKTBL dan permohonan IMB prasarana bangunan gedung mandiri, sebagai berikut:

  1. Persyaratan administrasi dibuat rangkap 3 (tiga), meliputi;
    1. Fotokopi KTP pemohon;
    2. Fotokopi KTP pemilik bangunan dan/atau pengelola bangunan;
    3. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi Kuasa, apabila dikuasakan;
    4. Fotokopi bukti hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil/bukan tanah negara;
    5. Bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk  perjanjian tertulis bermaterai cukup;
    6. Denah lokasi;
    7. Khusus untuk bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai, saluran irigasi, jalur kereta api, sumber mata air, cagar budaya, dan bangunan yang memiliki ketinggian diatas 20 m (dua puluh meter) wajib memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang.

 

  1.  Persyaratan Teknis dibuat rangkap 3 (tiga):
    1. Gambar RTB dengan ukuran dan skala yang jelas;
    2. Gambar rencana teknis dengan ukuran dan skala yang jelas, terdiri dari denah, tampak, potongan,  detail konstruksi dan detail pondasi;
    3. Perhitungan konstruksi dan gambar detail konstruksi khusus untuk permohonan prasarana mandiri berupa:

a)      Konstruksi reklame jenis billboard ukuran luas bidang diatas 48 m2(empat puluh delapan meter persegi) kecuali videotron/megatron;

b)      Videotron/megatron ukuran luas bidang diatas 20 m2 (dua puluh meter persegi); dan

c)       Bando jalan.

Permohonan SKTBL dan IMB Prasarana Bangunan Gedung Mandiri untuk prasarana berupa konstruksi Menara Telekomunikasi selain dilengkapi persyaratan, dilengkapi dengan persyaratan tambahan dan dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:

  1. Fotokopi rekomendasi Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta, khusus untuk pembangunan baru;
  2. Surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius paling banyak 1,5 (satu setengah) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat dan setelah dilakukan sosialisasi tentang menara kepada masyarakat sekitar dan mayoritas warga setuju, khusus untuk permohonan baru maupun konstruksi lama yang belum memiliki izin;
  3. Data teknis, berupa:
  4. Gambar peta lokasi;
  5. Gambar peta situasi;
  6. Gambar denah bangunan  (skala 1 : 100);
  7. Gambar tampak, potongan dan rencana pondasi (skala 1: 100);
  8. Gambar konstruksi dan perhitungan struktur yang ditandatangani penanggungjawab konstruksi yang bersertifikasi;
  9. Uji penyelidikan tanah dari laboratorium.
    1. Rencana atau hasil pemeriksaan grounding/penangkal petir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
    2. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
    3. Menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan sesuai yang ditentukan dinas teknis.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*